World Telephone Numbering Guide

Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen (tengah) tiba di gedung Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu (29/5/2019). Kivlan Zein diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar. - TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

SitindaonNews.Com | Kivlan Zen bongkar tujuan beli senjata api kaliber besar, untuk tembak Wiranto, Luhut, Budi Gunawan? 

Mayjen Purn Kivlan Zen kini sedang menghadapi sidang dengan kasus kepemilikan senjata api ilegal. 

SitindaonNews.Com | Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan perguruan tinggi rentan terpapar paham radikalisme sehingga perlu upaya bersama untuk mengatasi hal tersebut.

"Tidak hanya Perguruan Tinggi tertentu yang bisa terpapar, tetapi semuanya bisa, yang membedakan hanya tebal tipisnya saja. Oleh karena itu kita semua harus waspada dan harus bisa mengidentifikasi hal tersebut. Karena itu bisa saja menjangkiti anak kita, saudara kita, atau lingkungan kita," katanya usai rapat pleno Forum Guru Besar (FGB) ITB membahas radikalisme dan intoleransi di Bandung, Jumat (24/1) , demikian keterangan pers yang diterima Sabtu.

Yasonna Laoly mengundurkan diri dari posisi Menkumham. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

SitindaonNews.Com | Menteri Hukum dan HAM Yasonna H.Laoly mengajukan surat  pengunduran  diri sebagai menteri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat (27/9). Yasonna mundur karena akan segera dilantik menjadi anggota DPR periode 2019-2024.

Dalam surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Jokowi, Yasonna mengajukan pengunduran sebagai menteri terhitung 1 Oktober 2019. Hal ini tak terlepas dari terpilihnya Yasonna menjadi anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I.

Politikus Demokrat Benny K. Harman menyatakan Kemenkumham berpotensi dijerat pasal merintangi penyidikan terkait kebaradaan Harun Masiku. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berpotensi dijerat dengan pasal merintangi penyidikan (obstruction of justice) terkait informasi seputar keberadaan Harun Masiku.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (CNN Indonesia/Safir Makki)

SitindaonNews.Com | Akademisi dari Universitas Indonesia Ade Armando, sastrawan Goenawan Mohamad bersama puluhan orang dari warga biasa, aktivis hingga pengacara menggagas petisi di laman change.org meminta Presiden Joko Widodo memecat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait keberadaan tersangka kasus suap Harun Masiku.

Petisi gagasan Ade Armando dkk bertajuk 'Presiden Jokowi, Berhentikan Yasonna Laoly karena Kebohongan Publik tentang Harun Masiku'.