Search
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 1270
Susilo Bambang Yudhoyono
Medan, 1 Januari 2019
sitindaonNEWS.com - zul abrum sitindaon
Mengawali tahun 2019. Partai Demokrat merilis 14 Prioritas Untuk Rakyat yg diserap dari aspirasi rakyat dari hasil kunjungan langsung menemui rakyat di daerah.
Sayang sekali masalah basmi korupsi tidak secara spesifik ada dalam 14 Prioritas tsb.
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 1169
Jakarta - KPK sedang mempertimbangkan menerapkan hukuman mati bagi para tersangka suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) oleh Kementerian PUPR di mana salah satu proyeknya berada di daerah bencana. Anggota Komisi III DPR tak mempermasalahkan andai KPK menerapkan hukuman mati.
"Hukuman mati itu masih dibenarkan KUHP kita dan juga dalam RKUHP yang sedang dibahas sekarang. Jika ingin menggunakan, silakan gunakan asalkan tingkat kejahatannya sudah sampai pada derajat yang dibenarkan seseorang tersebut dihukum mati," kata anggota Komisi III DPR F-NasDem Teuku Taufiqulhadi kepada wartawan, Minggu (30/12/2018).
"Hukuman mati itu masih dibenarkan KUHP kita dan juga dalam RKUHP yang sedang dibahas sekarang. Jika ingin menggunakan, silakan gunakan asalkan tingkat kejahatannya sudah sampai pada derajat yang dibenarkan seseorang tersebut dihukum mati," kata anggota Komisi III DPR F-NasDem Teuku Taufiqulhadi kepada wartawan, Minggu (30/12/2018).
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 1236
Arsul Sani (Ari Saputra/detikcom)
Minggu 30 Desember 2018, 09:07 WIB
Jakarta - PPP mengatakan bakal mendukung rencana KPK dalam memberi efek jera kepada tersangka korupsi, termasuk memborgol para tahanan. Namun KPK diminta tidak diskriminatif dalam memborgol tahanan tersebut.
"Soal pemborgolan ini kita lihat dulu bagaimana KPK akan mengaturnya. Tidak bisa langsung kita reaksi dengan setuju atau mendukung. Prinsipnya dalam konteks pemberantasan korupsi harus kita dukung upaya mencegah, efek jera, sepanjang tidak diskriminatif," kata Sekjen PPP Arsul Sani kepada detikcom, Sabtu (29/12/2018).
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 1303
Foto: Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah. (Lamhot Aritonang-detikcom)
Minggu 30 Desember 2018, 07:56 WIB
"Apakah pemborgolan tersebut cukup mengatasi maraknya tindak pidana korupsi? Nah, itu yang harus dikaji juga, karena yang harus dikejar bukan efek malunya, melainkan efek menurunkan jumlah pelaku tindak pidana korupsi," kata Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah kepada detikcom, Sabtu (29/12/2018) malam.
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 1347
Jakarta - Golkar mengatakan boleh saja KPK memborgol para tahanan korupsi. Tapi, pemborgolan itu harus dilakukan dengan memperhatikan status hukum tahanan tersebut.
- Details
- Category: Politik & Opini
- By ZA Sitindaon
- Hits: 1003
Yogyakarta - Sekretariat Bersama (Sekber) Keistimewaan DIY menggelar kemah konstitusi di halaman Kantor DPD RI Perwakilan DIY dari tanggal 26-28 Desember 2018. Kegiatan ini untuk merespon pemecatan sementara GKR Hemas dari keanggotaan DPD RI.
"Jadi acara kemah konstitusi ini kita gelar untuk merespon dinamika politik yang terjadi di DPD RI," ujar Ketua Panitia Kemah Konstitusi, Widihasto Wasana Putra kepada detikcom di Kantor DPD RI DIY, Rabu (26/12/2018).
Widihasto menjelaskan, dinamika politik di DPD RI sebenernya bermula dari manuver Oesman Sapta Odang (OSO) yang mengkudeta Irman Gusman tahun 2017 lalu. Dinamika ini berlanjut ke pemberhentian GKR Hemas beberapa waktu lalu.
"Jadi acara kemah konstitusi ini kita gelar untuk merespon dinamika politik yang terjadi di DPD RI," ujar Ketua Panitia Kemah Konstitusi, Widihasto Wasana Putra kepada detikcom di Kantor DPD RI DIY, Rabu (26/12/2018).
Widihasto menjelaskan, dinamika politik di DPD RI sebenernya bermula dari manuver Oesman Sapta Odang (OSO) yang mengkudeta Irman Gusman tahun 2017 lalu. Dinamika ini berlanjut ke pemberhentian GKR Hemas beberapa waktu lalu.