World Telephone Numbering Guide

SitindaonNews.Com, || Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menilai pendekatan represif aparat kepolisian dalam mengamankan pengukuran lahan bendungan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, tidak sejalan dengan program Presisi dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Saya menyayangkan terjadinya peristiwa di Desa Wadas, yang menimbulkan kritikan publik saat dilakukannya pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional. Pendekatan represif dalam melakukan pengamanan terkait pelaksanaan pengukuran tersebut tidak sejalan dengan program Presisi dari Kapolri," kata Taufik Basari di Jakarta, Rabu.

Dia menilai semestinya Polri menjaga agar warga merasa aman dan tidak diliputi rasa takut akibat tekanan yang terjadi. Karena itu menurut dia, langkah dialog dan persuasif justru seharusnya yang dikedepankan aparat kepolisian.

"Setiap upaya paksa yang dilakukan Kepolisian seperti penangkapan, penyitaan, penahanan harus sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Saya meminta kepolisian melakukan dialog dengan para tokoh masyarakat untuk memulihkan keadaan," ujarnya.

Taufik juga mendesak agar pihak Kepolisian memberikan akses bantuan hukum bagi warga karena merupakan Hak Asasi Manusia dan tindakan menghalangi hak warga mendapatkan bantuan hukum merupakan pelanggaran hukum.

Selain itu, dia meminta Komnas HAM turun ke tempat kejadian untuk mengumpulkan informasi dan meminta agar Mabes Polri membantu memfasilitasi dan mendukung kerja Komnas HAM di Desa Wadas.

"Komnas HAM bersama Mabes Polri perlu menjelaskan kepada publik hasil temuan nya karena terdapat beberapa versi informasi yang beredar di publik agar publik mendapatkan informasi yang valid, lengkap dan komprehensif," tuturnya.

Dia juga meminta semua pihak untuk berupaya menciptakan kondisi menjadi kembali kondusif.

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menyesalkan terjadinya bentrokan antara warga dengan aparat kepolisian karena seharusnya pemerintah mengutamakan pendekatan dialog dalam menyelesaikan persoalan.

Dia menilai, pendekatan keamanan atau "securiry approach" hanya menyengsarakan petani dan tidak akan menyelesaikan masalah.

"Malah pendekatan keamanan secara eksesif hanya akan membawa masalah-masalah baru yang sulit diselesaikan. Tugas kepolisian yang utama ialah melindungi rakyat dan memberi jaminan rasa aman kepada masyarakat," katanya.

Menurut dia, rakyat berhak membela properti nya karena itu patut disayangkan bentrokan tersebut bisa terjadi.

Sumber: antaranews.com

SitindaonNews.Com, || Putra pertama Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang, AKP Novandi Arya Kharizma, meninggal dunia karena mengalami kecelakaan tunggal di Jakarta.

"Untuk sementara kita baru tahu kalau Almarhum kecelakaan tunggal, untuk itu masih dikembangkan. Kami turut berduka cita atas musibah ini kepada keluarga Gubernur," kata Anggota DPRD Provinsi Kaltara Norhayati Andris saat dihubungi dari Tarakan, Kalimantan Utara, Selasa.

Saat ini, posisi Norhayati berada di Jakarta dan telah menemui Zainal Arifin Paliwang untuk menyampaikan ungkapan duka cita..

Norhayati mengungkapkan kondisi Zainal terlihat sangat terpukul dan sedih atas kepergian putranya, yang bertugas di Polair Polres Berau, Kalimantan Timur.

Sementara itu, Zainal Arifin Paliwang, pada Senin pagi (7/2), berada di Kendari, Sulawesi Tenggara untuk menghadiri Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2022.

"Saya sudah bertemu Pak Gubernur, beliau sangat terpukul sekali, tapi beliau ikhlas. Saat ini jenazah masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan saya dalam perjalanan menuju rumah kediaman Gubernur di Kemang," kata Norhayati.

Beberapa pejabat di Kaltara terpantau menyampaikan ucapan duka cita terhadap peristiwa tersebut

Sumber: antaranews.com

Ilustrasi penangkapan (Keith Allison/Pixabay)

SitindaonNews.Com, || Polisi mengatakan bahwa seorang warga Desa Wadas, Kabupaten Purworejo bernama M Saudi alias bin M Matali diamankan lantaran menyebarkan narasi provokatif terkait proses pengukuran lahan untuk pembangunan proyek Bendungan Bener.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Iqbal Alqudussy mengatakan bahwa Saudi diamankan usai memotret kegiatan polisi Polres Purworejo di lokasi sekitar pukul 07.00 WIB pagi tadi.

"Yang bersangkutan sebelumnya teridentifikasi mengambil gambar dan mem-posting kegiatan kepolisian di Polres Purworejo yang selanjutnya diunggah di grup Whatsapp dengan diikuti narasi yang bersifat provokatif,' kata Iqbal kepada wartawan, Selasa (8/2)

Iqbal menjelaskan bahwa foto yang dipotret oleh Saudi juga dibagikan ke akun-akun yang kontra terhadap pembangunan bendungan. Kepolisian mengamankan Saudi bersama istrinya saat tengah berboncengan di depan Mapolsek Bener.

"Saat ini kondisi Moch Saudi Bin H. Mat Ali, warga Desa Wadas tersebut berada di Polsek Bener dan dalam kondisi sehat," jelas dia.

Selama proses pemeriksaan, Iqbal mengatakan bahwa Saudi mengakui perbuatannya. Ia mengatakan kepada polisi bahwa memiliki sejumlah akun media sosial dan mengelola WhtasApp Grup.

Saudi, disebutkan Iqbal, juga mengaku menentang pembangunan Bendungan Bener.

"Mengaku memiliki tanah di desa Wadas namun tidak bersertifikat," tambahnya.

Hingga saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan. Iqbal membantah anggapan polisi bertindak sewenang-wenang ketika mengamankan Saudi.

"Pada saat interogasi yang bersangkutan dilayani dengan baik dan welcome terhadap penjelasan petugas," tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Divisi Penelitian LBH Yogyakarta, Era Hareva Pasarua mengatakan bahwa Saudi merupakan warga yang lantang menyuarakan penolakan terhadap pembangunan tambang batu andesit untuk proyek strategis nasional Bendungan Bener itu.

Menurut LBH, Saudi semula berjalan bersama sang istri di depan kantor Polsek. Namun ia tiba-tiba didatangi polisi dan diamankan tanpa mengetahui jelas pokok permasalahannya

Sumber: cnnindonesia

SitindaonNews.Com, || Wakil Sekjen Persaudaraan Aktivis dan Warga Nusantara (Pandawa Nusantara) Ronald Loblobly menduga kegiatan terorisme di Indonesia dibawa oleh tokoh berpengaruh untuk dapat menarik simpati dan dukungan publik.

"Ide dan gagasan terorisme itu dibawa masuk dan dimainkan dalam agenda kepentingan kelompok internasional terhadap negara target yakni Indonesia dengan menggunakan kaki tangan lokal yang bertindak sebagai operator dan merekrut para anggota atau simpatisannya," kata Ronald dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan bahwa gerakan terorisme di Indonesia sering kali dan terus-menerus dimainkan dengan cover ajaran agama tertentu agar dapat dengan mudah menjebak target dalam pemahaman keimanan yang sempit.

"Kenapa kerap kali lihat pasti sosok yang tampil adalah tokoh dari organisasi keagamaan atau membawa simbol-simbol agama di Indonesia? Karena pluralnya keyakinan penganut agama di Indonesia yang beraneka ragam dan terpolarisasi dalam pemahaman spiritual yang berbeda-beda," kata Ronal menegaskan

Hal itu, kata dia, dimanfaatkan oleh para perekrut untuk menjerat saudara sebangsa dan mencuci isi kepala mereka dengan pemahaman radikal berujung pada gerakan terorisme.

Pernyataan itu disampaikan Ronal terkait agenda pemeriksaan saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilangsungkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur dengan terdakwa Munarman (mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam) pada hari Senin (7/2).

Salah seorang saksi berinisial RS mengatakan bahwa Munarman adalah public figure dari Ansharut Daulah, sebuah kelompok militan yang dikenal kerap melakukan aksi-aksi terorisme di Indonesia dan berkiblat kepada ISIS pimpinan Syekh Abu Bakar Al Baghdadi.

"Kontribusi maksud saya tadi Munarman banyak dikenal orang sehingga masyarakat awam Indonesia akan tertarik. Ketika memang dinyatakan Munarman bahwa itu dukungan Daulah Islamiyah bukan suatu yang terlarang," kata saksi RS

Sumber: antaranews.com

Ilustrasi polisi serbu Desa Wadas. (CNN Indonesia/ Adi Ibrahim)

SitindaonNews.Com, || Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta mengatakan ribuan aparat kepolisian menyerbu Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo hari ini, Selasa (8/1).

Staf Divisi Kampanye dan Jaringan LBH Yogyakarta, Dhanil Al Ghifary menyebut ribuan aparat masuk dengan membawa senjata lengkap.

"Ribuan aparat sudah masuk ke Wadas ada yang masuk pakai mobil, jalan kaki, bawa senjata lengkap," kata Dhanil kepada CNNIndonesi.com, Selasa (8/1).

Dhanil mengatakan ribuan aparat itu melakukan penyisiran desa (swiping) dan menurunkan banner protes penolakan tambang batu andesit. Selain itu, aparat juga mengejar beberapa warga Wadas.

"Polisi sedang masuk nyopotin banner ada warga yang dikejar kejar juga," kata dia.

Dhanil mengungkapkan, sebelum aparat kepolisian secara massif masuk ke Desa Wadas, ada warga yang ditangkap secara paksa di sebuah warung kopi (warkop). Ia menyebut penangkapan itu terjadi sekitar pukul 07.00 WIB.

"Tadi pagi ada satu warga yang ditangkap tanpa ada kejelasan terus dibawa ke Polsek. Itu warga ditangkap di warkop sekitar jam 7-an," ucapnya.

Ia mengatakan, LBH Yogyakarta saat ini tengah menuju lokasi untuk mendampingi warga Desa Wadas.

"Iya (pendamping). Sementara kami masih di jalan," tuturnya.

Sementara itu YLBHI mengatakan internet di Wadas sempat down. Sehingga, warga warga kesulitan untuk mengabarkan kondisi di sana.

"Kondisi saat ini, internet di Wadas juga sedang down, sehingga menyulitkan untuk berkabar melalui sosial media. Selain itu ribuan aparat sudah berkumpul di lapangan belakang Polsek Bener, bersenjata lengkap dengan tameng beserta anjing," kata YLBHI dalam twitter @YayasanLBHIndonesia, Selasa (8/2). CNNIndonesia.com sudah diizinkan mengutip.

Warga Desa Wadas Teriak Alerta

Warga Desa Wadas kemudian meneriakkan 'Alerta' atau alarm genting usai diserbu polisi. Alarm genting tersebut disuarakan lewat media sosial sejak Selasa (8/2) dini hari.

Arofah, salah satu warga sekitar menyebut bila kedatangan ratusan Polisi tersebut berkaitan dengan rencana penambangan batu andesit yang akan dipergunakan untuk proyek Bendungan Bener.

"Polisi masuk mulai masuk jam 9 pagi tadi, ada yang Brimob bersenjata, lewat jalan utama Kaliboto," ujar Arofah

Kedatangan Polisi ini tentu saja kembali memunculkan traumatis warga yang pernah terlibat bentrok dengan aparat. Terlebih, pemberitahuan bila akan dilakukan pengukuran tanah disampaikan secara mendadak pada Selasa subuh.

"Warga itu trauma kalau ada Polisi, apalagi jumlah banyak ada yang bersenjata. Kita ada pemberitahuan itu subuh tadi, mendadak kan," kata Arofah.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membenarkan kegiatan pengukuran yang dilakukan di Desa Wadas. Oleh Ganjar, adanya Polisi yang datang tak lepas dari menjaga situasi kamtibmas agar semua berjalan aman dan kondusif. Ganjar pun meminta warga tidak menyikapi secara berlebihan.

"Iya ada pengukuran, hanya pengukuran saja kok, tidak perlu ditakuti, tidak akan ada kekerasan," ungkap Ganjar.

Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi pun mengonfirmasi kegiatan aparat di Wadas tersebut.

"Saya ikut di lapangan, di Wadas, memastikan tidak ada kekerasan. Prinsip kami melindungi masyarakat," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Diketahui, warga Wadas sudah melakukan penolakan terhadap penambangan batu andesit untuk proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Bener sejak 2016. Penolakan tersebut kerap mendapat tekanan dari aparat kepolisian.

Pada September 2019 misalnya, LBH Yogyakarta mengatakan saat itu warga juga dikepung oleh polisi dan 11 warga sempat ditangkap

Sumber: cnnindonesia