World Telephone Numbering Guide

Ilustrasi COVID-19/virus corona Sumber : Freepik

SitindaonNews.Com, ||  Pemerintah Swedia telah menghapus hampir semua model pembatasan Pandemi COVID-19 pada Rabu 9 Februari 2022 waktu setempat. Negara itu pun menghentikan sebagian besar pengujian COVID-19.

Hal itu dilakukan ketika tekanan pada sistem kesehatan masih tinggi, dan beberapa ilmuwan memohon Pemerintah lebih bersabar dalam memerangi penyakit itu.

Pemerintah Swedia, yang selama pandemi telah memilih untuk tidak melakukan lockdown dan melakukannya dengan pendekatan sukarela, pada pekan lalu mengumumkan bahwa mereka akan menghapus pembatasan yang tersisa. Di mana, secara efektif mereka menyatakan pandemi berakhir.

Hal itu mengacu pada proses vaksinasi dan dampak varian Omicron yang menurut mereka tidak terlalu parah. Di mana pananganan yang dilakukan dinilai telah mampu meredam kasus penularan dan kasus kematian yang parah.

"Seperti yang kita ketahui tentang pandemi ini, saya akan mengatakan ini sudah berakhir," kata Menteri Kesehatan Swedia, Lena Hallengren, dilansir dari The Strait Times, Jumat, 11 Februari 2022.

Lena menambahkan bahwa saat ini COVID-19 sudah tidak lagi diklasifikasikan sebagai bahaya bagi masyarakat. Mulai Rabu 9 Februari 2022, bar dan restoran akan diizinkan kembali untuk tetap buka setelah jam 11 malam, dan tanpa batasan jumlah tamu.

Sementara itu, batas kehadiran untuk tempat-tempat dalam ruangan yang lebih besar juga sudah dicabut. Seiring dengan penggunaan status sudah divaksinasi sebagai tiket masuknya.

Di sisi lain, para rumah sakit Swedia sampai saat ini masih merasakan ketegangan. Dengan sekitar 2.200 orang terkonfirmasi COVID-19 yang masih membutuhkan perawatan.

Jumlah itu disebut-sebut atau hampir sama dengan gelombang ketiga COVID-19, yang menghantam Swedia pada musim semi 2021 lalu.

Sumber: viva.co

Presiden AS Joe Biden meminta warga negaranya segera tinggalkan Ukraina. (AFP/Saul Loeb)

SitindaonNews.Com, || Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, meminta warga negara AS yang berada di Ukraina untuk segera hengkang, terkait ketegangan negara itu dengan Rusia. Biden memperingatkan situasi di negara itu bakal 'menggila' dengan cepat, Kamis (10/2).

"Warga negara Amerika harus pergi sekarang," kata Biden dalam wawancara bersama Lester Holt dalam NBC News, Kamis (10/2), dikutip dari CNN.

"Kita bukan sedang berhadapan dengan organisasi teroris. Kita berhadapan dengan salah satu pasukan terbesar di dunia. Ini situasi yang sangat berbeda dan bisa menggila dengan cepat," tutur Biden, merujuk pada penempatan pasukan Rusia di perbatasan Ukraina.

Biden mengatakan, bila Rusia menyerang Ukraina, itu bukanlah situasi yang bisa ditangani AS. Biden mengaku tak bisa mengirimkan pasukan AS untuk membantu warganya pergi dari Ukraina.

"Itu berarti perang dunia jika Amerika dan Rusia saling menyerang satu sama lain," ucapnya.

Selain itu, Biden menuturkan Presiden Rusia Vladimir Putin seharusnya cukup pintar untuk tak melakukan apapun yang membawa dampak negatif kepada warga negara AS

Mengingat situasi Rusia-Ukraina yang semakin memanas, Biden direncanakan akan berbicara dengan pemimpin Eropa dan NATO pada Jumat (11/2).

Pembicaraan ini akan diikuti pemimpin Prancis, Inggris, Italia, Jerman, dan beberapa pemimpin lain dalam menemukan penyelesaian diplomatik dari krisis ini.

Gedung Putih juga telah menyetujui rencana penempatan dua ribu pasukan mereka di Polandia, mengingat situasi yang semakin tegang.

Menurut dua pejabat AS yang familiar dengan isu ini, penempatan pasukan dilakukan untuk membantu warga AS yang ingin kabur dari Ukraina jika Rusia melakukan invasi.

Mengutip CNN, pasukan AS belum diizinkan untuk masuk ke Ukraina jika perang pecah. Mereka juga belum ditugaskan untuk melakukan evakuasi non-kombatan, seperti yang dilakukan di Afghanistan.

Walaupun begitu, AS mengirimkan pasukan dari Divisi Lintas Udara ke-82 di Polandia untuk membangun posko perlindungan bagi warga Amerika. Menurut seorang pejabat pertahanan, fasilitas ini belum dibangun, tetapi akan dibangun saat lebih banyak pasukan AS tiba di Polandia.

Senada dengan Biden, Kementerian Luar Negeri AS juga beberapa kali memperingatkan warga Amerika untuk tak mengunjungi Ukraina karena 'peningkatan ancaman dari aksi militer Rusia'. Badan ini juga mengimbau masyarakat Amerika yang berada di sana untuk pergi

Sumber: cnnindonesia.com

Anggota polisi berjaga saat warga yang sempat ditahan tiba di halaman masjid Desa Wadas, Bener, Purworejo, Jawa Tengah, Rabu (9/2/2022). (ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah)

SitindaonNews.Com, || Anggota Divisi Kampanye dan Jaringan LBH Yogyakarta, Dhanil Al Ghifary mengungkapkan selama ini warga Desa Wadas, Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah tak pernah menolak pembangunan Bendungan Bener.

Ia menyatakan warga Desa Wadas itu selama ini hanya menolak rencana pertambangan andesit yang nantinya akan dijadikan material bangunan bendungan tersebut.

"Nah kalau untuk bendungannya sendiri sebenarnya warga gak peduli gitu, mau bangun bendungan, mau bangun candi, mau bangun apa silakan. Tapi jangan ada penambangan di Wadas," ujar Dhanil saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (10/2).

"Warga enggak resisten terhadap bendungan, silakan, tapi jangan ada pertambangan di Wadas," tambah Dhanil yang juga bagian dari Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa).

Pasalnya, sejauh ini, menurut Dhanil, warga Wadas yang mayoritas adalah petani menggantungkan hidupnya dari lahan pertanian. Sedangkan, lahan yang diproyeksikan untuk pertambangan dan Bendungan Bener tersebut mencaplok lahan pertanian mereka.

Terlebih tawaran yang kerap disebut pemerintah sebagai ganti untung lahan pertanian mereka dinilai tak sepadan dengan keberlanjutan hidup dari bertani. Oleh sebab itu, lahan pertanian menjadi penting bagi warga Wadas.

"Mereka semuanya rata-rata adalah petani yang sangat menggantungkan hidupnya dari sana, dan mereka sudah merasa hari ini sejahtera. Sehingga warga gak mau kalau ke depannya mereka akhirnya tidak bisa bertani lagi, enggak punya tanah lagi," lanjut Dhanil.

Sumber: cnnindonesia.com

Ilustrasi Kereta Api Melintas

SitindaonNews.Com, || Seorang pria bernama Landong Nainggolan terlindas kereta api di perlintasan kereta api di Jalan Surau ujung lingkungan III, Kelurahan Sei Putih Timur I, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Kamis, 10 Februari 2022, sekitar pukul 04.30 WIB.

Akibatnya, pemuda yang merupakan warga Jalan Kelambir V Tani Asri kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, tewas dengan mengalami luka berat atas kejadian tersebut.

Kapolsek Medan Baru, Kompol Muhammad Teuku Fathir Mustafa, menjelaskan bahwa korban meninggal dunia dan menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Royal Prima Kota Medan, sekitar pukul 08.18 WIB.

"Iya benar, korban meninggal dunia," kata Fathir kepada wartawan di Kota Medan.

Kedua Kaki Putus

Saat kejadian, Landong tergeletak di tengah rel kereta. Dengan kondisi luka parah, seperti kedua kaki korban putus dan kepala pendarahan karena robek atau sobek.

Warga yang melihat kejadian itu, langsung mengevakuasi dan membawa korban menggunakan ambulans untuk ke rumah sakit.

Polisi menerima laporan langsung turun dan melakukan olah TKP dan memintai keterangan saksi

Untuk mengetahui persis penyebab pemuda itu terlindas kereta api, Fathir mengatakan pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan.

"Masih kita melakukan penyeledikan terkait peristiwa tersebut," tutur perwira melati satu itu.

Sedangkan, jasad korban sudah diserahkan kepada kepolisian untuk disemayamkan dan dimakamkan.

Sumber: www.viva.co.id

Polisi kepung dan tangkap warga Desa Wadas. (Detikcom/Rinto Heksantoro)

SitindaonNews.Com, || Staf Media Solidaritas Perempuan (SP) Kinasih, Anita, mengatakan anak-anak di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo hari ini tidak berani sekolah akibat penangkapan sejumlah anak oleh aparat kepolisian.

"Kabar terakhir anak-anak ketakutan ke sekolah karena melihat sejumlah anak-anak ditangkap polisi" kata Staf Media Solidaritas Perempuan (SP) Kinasih, Anita dalam konferensi virtual, Rabu (9/2).

Anita mengatakan, lebih dari 60 warga Wadas ditahan oleh pihak kepolisian imbas konflik yang terjadi di Desa Wadas. Dari keseluruhan warga tersebut, di antaranya merupakan anak-anak dan perempuan.

Setidaknya 60 orang warga dan pendamping, termasuk diantaranya perempuan dan anak-anak sampai saat ini masih ditahan," ungkapnya.

Atas peristiwa ini, SP Kinasih mendesak polisi menarik mundur pasukannya di wilayah Wadas. Pihaknya juga meminta polisi membebaskan warga yang ditahan serta menghentikan aktivitas pengukuran lahan di Desa Wadas.

"Kehadiran aparat hari ini di bumi Wadas menunjukkan bahwa negara tidak hadir untuk pemenuhan hak dan kesejahteraan warganya, melainkan untuk merampas kehidupan warga," bunyi keterangan resmi SP Kinasih.

Diketahui, aparat kepolisian dengan senjata lengkap memaksa masuk dan mengepung Desa Wadas pada Selasa (8/2) pagi. Polisi menyusuri desa sambil mencopot sejumlah spanduk berisi penolakan tambang batu andesit untuk Bendungan Bener serta merampas sejumlah peralatan milik warga.

Polisi juga menangkap puluhan warga yang dianggap melawan. Setidaknya 64 orang ditangkap mulai dari lansia hingga anak di bawah umur. Kedatangan aparat diklaim untuk mendampingi tim dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengukur lahan untuk pembangunan proyek Bendungan Bener.

Sumber: cnnindonesia.com

KSP Moeldoko saat mendampingi Presiden Jokowi. Moeldoko menyatakan pemerintah akan mengevaluasi pengerahan ribuan aparat polisi ke Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

SitindaonNews.Com, || Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan pemerintah akan mengevaluasi pengerahan ribuan aparat polisi ke Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Moeldoko tak memberi keterangan detail soal evaluasi yang dimaksud. Ia pun tak memastikan apakah akan ada penarikan pasukan dari Wadas.

"Semua akan dievaluasi. Terima kasih," kata Moeldoko lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/2).

Muldoko juga merespons tudingan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) soal keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam pengerahan pasukan ke Desa Wadas.

Ia berkata pembangunan di Desa Wadas dilakukan untuk masyarakat. Mantan Panglima TNI itu meminta semua pihak melihat dari sudut pandang yang lebih luas.

"Semuanya perlu dilihat secara jernih agar tidak bias dari kondisi yang sesungguhnya. Pembangunan pastinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan itu tujuan akhirnya," ujarnya.

Sebelumnya, ribuan polisi dikerahkan ke Desa Aadas, Purworejo, Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut pengerahan pasukan dilajukan untuk mendampingi Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengukur lahan untuk kepentingan proyek Bendungan Bener.

Meski demikian, para aparat justru melakukan kekerasan kepada warga. Mereka menangkap total 67 orang warga Desa Wadas. Beberapa di antaranya adalah lansia dan anak-anak.

Kapolda Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mengklaim puluhan warga Desa Wadas, Purworejo yang ditangkap oleh pihak kepolisian akan dipulangkan hari ini.

Namun, aktivitas warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, berhenti total setelah aparat kepolisian menyisir dan menangkap puluhan warga yang dicap menolak penambangan batu andesit untuk proyek Bendungan Bener kemarin.

Salah satu warga Wadas yang tak mau disebutkan namanya mengatakan anggota Brimob juga ikut berkeliling desa sejak pagi. Anggota Satpol PP juga ikut menyisir wilayah desa sembari mencopot spanduk dan poster penolakan.

Sumber: cnnindonesia.com